sistem pemerintahan desentralisasi. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. sistem pemerintahan desentralisasi

Desentralisasi merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat. Lengsernya Soeharto yang ditandai dengan masa reformasi, maka sistem pemerintahan berubah dengan sistem desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Berikut di bawah ini beberapa kelemamahan sistem desentrasi bagi pemerintahan di Indonesia, di. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya. Saat itulah Pemerintah Daerah yang. Menurut Irawan Soejipto, desentralisasi merupakan sistem yang digunakan di pemerintahan yang merupakan kebalikan sentralisasi. Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai, berikut ini beberapa di antaranya: 1. 4) Performance Budgeting. Meskipun para pendiri bangsa bersepakat melembagakan sistem pemerintahan bernuansadesentralisasi dan pengembangan pemerintah lokal yang demokratis merupakan fenomena yang terus tumbuh dan berkembang di berbagai negara. Sistem desentralisasi yang tidak universal ini terdalilkan di dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. Penerapan sistem pemerintahan desentralisasi oleh Darius yang Agung pada masa pemerintahannya di Persia (521-485 SM) merupakan tindakan yang sangat tepat. Kompasiana adalah platform blog. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. poder local. Beberapa dampak dari adanya desentralisasi di dalam pemerintahan adalah sebagai berikut : Segi ekonomi. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Politik I. [1] Salah satu. Namun di sisi yang1. •Sistem Desentralisasi :dua sistem pemerintahan, ada kalanya menggunakan sistem sentralisasi dan ada pula yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yang diterapkan dalam kerangka otonomi daerah pada akhirnya menyebabkan semakin luasnya tanggungjawab unsur-unsur pelaksana pemda yaitu dinas dalam hal penetapan kebijakan-kebijakan daerah. Sentralisasi dan desentralisasi adalah sistem yang mengatur pembagian kekuasaan, wewenang dan keputusan, baik pada lembaga, instansi, hingga negara. sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sentralisasi adalah seluruh wewenang manjadi terpusat pada organisasi pusat. Negara kesatuan. Dengan desentralisasi, diharapkan ‘jarak’ antara masyarakat denganpembuat kebijakan. Konsep Desentralisasi Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Richardus Eko Indrajit di bidang sistem dan. Penetapan Daerah Otonomi Khusus. 2. Terjadi perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di era refomasi. Hlm. Birokrasi tidak terlalu panjang. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat beberapa kelebihan, dan juga kekurangan desentralisasi. Partai tersebut adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan diantaranya Pilkada langsung dan. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam Undang-Undang No. Dampak Dari Adanya Sentralisasi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya). Desentralisasi sangat erat kaitannya dengan keterlepasan dengan pusat, entah itu sistem pemerintahan, keuangan, kekuasaan, dan lainnya. Tujuan Desentralisasi. Kelemahan Sentralisasi. sistem pemerintahan yang diterapkan haruslah sistem desentralisasi yang dalam pelaksanaan-nya haruslah merujuk pada konsep good governance. Penerapan sistem pemerintahan desentralisasi ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. kemerdekaan Sistem pemerintahan daerah pada awal kemerdekaan merupakan tiruan sistem jajahan dengan aroma dekonsentrasi yyangg kuat ((daerah tidak mandiri, tergantung g g ppusat). Dekonsentralisasi atau desentralisasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah terkait kepegawaian. Berikut dampak positif dan negatif desentralisasi: Bidang. 19 Aries Djaenuri, Sistem Pemerintahan aerah, Tangerang elatan; Universitas erbuka, 2019, hlm 9 20 Ibid, Hlm 9. baik yang berasal dari pemerintah pusat, maupun yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. => Desentralisasi: kesatuan. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada. erubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tadinya sentralistik menjadi desentralisasi, dengan adanya pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dimana daerah memiliki hak untuk membantu pelaksanaan pemerintah pusat dimana kepala daerahnya adalah “orang pusat” yang di kirim ke daerah Republik Indonesia Serikat yang ditandatangani oleh 16 negara bagian/daerah (Muslimin, Amrah. Sentralisasi dan Desentralisasi yakni sistem yang memiliki sejumlah perbedaan yang bisa dilihat dari beberapa karakteristiknya, terutama soal pembagian. Aturan itu menyebut bahwa penyelenggaraan kolonial tidak mengenal sistem desentralisasi tetapi sentralisasi. Senin, 2 Oktober 2023 17:31 WIB. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Didalam pengertian yang lainnya,. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan. Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. 5 Tahun 1974, Penyerahan wewenang tersebut bertujuan untuk. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Namun, saat ini, pemerintahan Indonesia yang baru. Barangsiapa dengan smgaja dan tanpa hak rnelakutan perbuatan sebagairnarn dimalsud dalam Pasal2 ayat (1) atau Pasal49 ayat (1) dan ayat (2) dipidara dmgan pidana peniara rrashg-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;. Atau bisa juga disebut. Di setiap struktur pun bisa saling bergantian. Selanjutnya untuk memahami konsep dan pengertian seperti apa yang sebenarnya dari desentralisasi itu adalah sangat urgen dan krusial dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi yang asimetrik , jika tidak maka kita akan terjebak pada praktik federalistik dalam wilayah NKRI atau sebaliknya sentralistik. sistem pemerintahan desentralisasi, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sen-diri semakin menguat seiring dengan derasnya tuntutan masyarakat di daerah, bahkan sampai mengarah pada ancaman disintegrasi negara kesatuan. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Daftar Isi. Konsep desentralisasi sering dibahas dalam konteks pembahasan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal. Contoh sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. 13. pemerintahan pilihan tidak semua dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, karena hanya daerah yang mempunyai potensi sesuai dengan urusan pemerintahan tersebut. 5 Tahun 1974 mengenal dua bentuk penyelenggaraan pemerintahan (di) daerah, yaitu : a. sistem pemerintahan yang diterapkan haruslah sistem desentralisasi yang dalam pelaksanaan-nya haruslah merujuk pada konsep good governance. Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h. 29 3. Thoha, Miftah, 2003. 3. Konsekuensi dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut. , Dr. , Mag. Otonomi. Menjadi Lebih Efektif. Sistem Kesatuan, dengan otonomi terbatas maupun dengan otonomi luas dimana pemerintah daerah merupakan hasil ciptaan pemerintah pusat. 259, 25 Mei 2013 SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang akan merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan. Mengembangkan lebih banyak. Pemerintah yang dimaksud. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi,. Abstract. Melalui Gerakan reformasi 1998 terbitlah sistem Sistem pemerintahan desentralisasi yang tertera dalam Undang-Undang No. Pengertian Desentralisasi Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Sistem pemerintahan. c. Syamsuddin Haris (ed), (2007), Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah), Jakarta: LIPI. tetapi desentralisasi. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Efek positif yang akan berlaku dari dampak desentralisasi di segi ekonomi adalah penyerahan dari sistem sentralisasi perekonomian yang akan lebih teratur dan terarah pada sistem ini. pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan, sentralisasi berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat. kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 4 Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi Beserta Contohnya. Pengertian Desentralisasi Menurut Undang-Undang. Menurut UU No. 1. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah menurut Undang-Undang nomor 5,pada tahun 1974. Bentuk pemerintahan daerah Local Self Government merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Birokrasi tidak terlalu panjang. 329 tahun 1903) yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan (gewest) yang mempunyai sistem keuangan sendiri. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari. Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. 1. konsepsi pemerintahan daerah dan berbagai asas penyelenggaraannya. 40. 2. Melalui desentralisasi pemerintahan,. Asas sentralisasi dan desentralisasi merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. 1 / 1945 Dekonsentrasi dominan UU No. Peraturan dasar ketatanegaraan Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Stb 18552/2) : tidak mengenal desentralisasi hanya sentralisasi dengan menjalankan dekonsentrasi. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu : Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Sella Melati on Mei 10, 2022. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Memang istilah ini jarang terdengar dikalangan masyarakat awam. Pemerintah (Musgrave) Desentralisasi Fiskal (Demelo) Federalisme Fiskal (Hayek, Tiebout, Musgrave, Oates) 1 Alokasi Pembagian tugas fungsi1 Sadu Wasistiono, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)"Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, dalam , Volume I, Edisi Kedua 2004, H. Pilkada. Secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi merupakan suatu pilihan dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia. Berikut Liputan6. Sistem pemerintahan ini bermula pada tahun 1959-1965 di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Kata Kunci: Negara kesatuan, otonomi, desentralisasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang DasarMengenal Desentralisasi dan Peran Pentingnya untuk Pemerintahan Negara. Pengertian desentralisasi secara umum adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan berlakunya undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. Berikut ini pengertian dan tujuan dari dua sistem tersebut. Membahas tentang desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan atau ketatanegaraan sering digunakan secara campur-aduk. Desentralisasi adalah alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam. ; Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem. Dalam suatu pemerintahan di negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapai kondisi yang baik (good condition). SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Proposal Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin MakassarBagian Pemerintahan Setko Banjarmasin di 20. Sistem tersebut bermanfaat sebagai pelimpah wewenang pemerintah kepada pihak lain. Sebagai warga negara yang. REVITALISASI DESA DALAM KONSTELASI DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Richard Timotius Faculty of Law Universitas Tarumanegara, richardtimotius@gmail. Sistem desentralisasi yang memberi kewenangan lebih pada pemerintah daerah diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Perfomance Budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja). Memahami Desentralisasi Indonesia / Muhammad Noor ----- Yogyakarta: Interpena, 2012 viii + 221 hlm, 14 X 21 cm ISBN: 979-1740-25-9 1. kertas. Hal tersebut terlihat dari dualisme fungsi yang diberikan kepada figur Kepala Daerah. Desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun yang residual yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. 85. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,. Dalam Konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom. sistem pemerintahan desentralisasi disebabkan karena kegagalan sistem pemerintahan sentralisasi yang diaplikasikan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, yang akhirnya tumbang karena tuntutan massa yang disatukan oleh sebuah semangat reformasi yang disertai situasi politik dan keamanan negara tidak kondusif. Selain evaluasi atas 32 tahun sistem pemerintahan Soeharto, desentralisasi dan perluasan otonomi dalam amandemen UUD 1945 juga didasari oleh beberapa prinsip dasar lain. Amandemen UUDRI – 1945 yang ke – 4 menjadi batu lonjakan yang besar untuk redesain sistem pemerintahan yang mengacu kepada prinsip pembagian kekuasaan secara adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,Pemerintah daerah tidak dimaksudkan sebagai agensi pembuat keputusan tapi sebagai agensi yang dikendalikan oleh pusat. Sistem Federal, dimana negara-negara bagian memiliki hak dan kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi, seperti di Amerika Serikat. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif tetap saja timbul nada pesimis danSistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Maklum, saat itu Habibie sedang dituntut -nya untuk performance menjadi calon presiden yang handal. Richardus Eko Indrajit - indrajit@post. dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Presentasi Penegasan oleh dosen 6 6. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Desentralisasi bukan merupakan rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam. 1 / 1957 Desentralisasi dominan Penpres No. susunan pemeintahan daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas. UU No. Desentralisasi II. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Sistem Pemerintahan negara Inggris. Otonomi daerah di indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dimulai. Hal ini berbeda dengan desentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Biar nggak salah, simak penjelasan desentralisasi berikut ini. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat membuat sistem. No. Ni'matul Huda, SH,M. Kelebihan Dari Asas Sentralisasi. 76. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan mutlak diperlukan, setidaknya ada 14 alasan rasional yang melatar belakanginya menurut ungkapan Cheema dan Rondinelli yang dikutip (Ryass Rasyid, et al, 2007 : 53),. => Federasi: penuh keluar dan sebagian ke dalam. Desentralisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah . Terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat karena daerah tidak diberi kesempatan untuk mengatur kebijakan perekonomiannya. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan. harvard. 4. 1. 1995. Pusat gravitasi pemerintahan bertolak jauh ke tingkat bawah dan banyak pengamat yang sebelumnya lebih memberi perhatian pada pemerintah pusat di Jakarta juga mengikuti arah perubahan tersebut (Schulte Nordholt dan van Klinken 2007). Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Desentralisasi. Pengertian Otonomi Daerah. Suatu negara. Negara Indonesia adalah negara republik yang memiliki lembaga dalam melaksanakan peraturan perundangan. Matakuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah ini menguraikan dan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasiSistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie27, dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri,. Konsep desentralisasi yang. Sejak berdirinya, Indonesia memilih menjalankan pemerintahan dengan sistem desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik. Pemerintah daerah yang bisa membuat kebijakannya sendiri bisa membuat tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya. 92 Ibid. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien.